Berita Terbaru

Video Conference Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 5 tahun 2021

Video Conference Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 5 tahun 2021

access_time2021-05-28 15:41:12 tagBerita Tautan

Prokompim, (28 Mei 2021) Bertempat di Ogan Lopian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu R. Muchamad Nurcahja, ST, MM mewakili Bupati Purwakarta menghadiri Video Conference Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terkait Kesiapan Online Single Submission (OSS). Dalam video conference dijelaskan terkait antisipasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah baik regulasi maupun teknisnya. Berdasarkan Surat Menko Bidang Perekonomian kepada Mendagri Nomor PH2.1-133/M.EKON/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Permohonan dan Usulan Se Terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), yang berisi : 1. Meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyelesaikan penyusunan dan/atau menyesuaikan Peraturan Daerah dan Perkada yang terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro di Daerah paling lambat tanggal 2 Juni 2021. 2. Dalam hal Perda dan Perkada tersebut belum dapat diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2021 maka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah tetap menggunakan sistem OSS-RBA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020. 3. Dalam hal Pemerintah Daerah, belum dapat mengoperasikan sistem OSS-RBA pada tanggal 2 Juni 2021 maka diperlukan kebijakan dari lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang berada di Kementerian Investasi/BKPM. Terkait kelembagaan OSS, diharapkan untuk beberapa masukan dari setiap dinas/instansi agar ditampung terlebih dahulu, dan sebagai titik sentral di Kemendagri. Berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2021 yaitu tentang Kemudahan Berusaha di Daerah. Dimana dalam PP Nomor 6 ini, Daerah akan menyatukan frekuensi antara Daerah dengan Pusat untuk mempermudah perizinan. Adapun kewenangan dan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah seperti di Kabupaten, Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten akan mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP. Dimana urusan Pemerintah Kabupaten akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan urusan Pemerintah Pusat akan dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan Asas Tugas Pembantuan. Diharapkan langkah ini dapat menjadi pengampu pendelegasian kewenangan, sebagai katalisator (mempercepat proses) pendapatan asli daerah, sebagai investasi daerah berbasis kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, serta sebagai indikator utama kerja Pemerintah Daerah dalam hal pelayan publik yang prima. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perekonomian beserta jajarannya, Gubernur/Walikota/Bupati Se-Indonesia maupun yang mewakili. https://prokompipurwakarta.blogspot.com/2021/05/video-conference-sosialisasi-dan-tindak.html

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Pos (Persero) Kantor Regional 5 Bandung

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Pos (Persero) Kantor Regional 5 Bandung

access_time2021-03-09 15:57:14 tagBerita Tautan

Prokompim, (09 Maret 2021) Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta (Drs. H. Iyus Permana, MM) mewakili Bupati Purwakarta memimpin Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Pos (Persero) Kantor Regional 5 Bandung didampingi oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta (R. Muchamad Nurcahja, ST, MM), bertempat di Aula Janaka. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyambut baik terobosan baru yang membuat kita mencari mekanisme dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Apabila di luar sana sudah muncul Adaptasi Kebiasaan Baru dalam berbelanja dan bertransaksi menggunakan fasilitas teknologi dan media sosial, maka Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat menggandeng PT. Pos (Persero) baik dalam jasa pengiriman barang atau uang kepada masyarakat yang menjadi bagian dari tugas kita seperti halnya penyaluran bantuan sosial, bantuan langsung tunai atau bentuk lainnya salah satunya adalah produk pelayanan perijinan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa Kabupaten Purwakarta telah memiliki fasilitas perijinan berupa Mall Pelayanan Publik Bale Madukara yang merupakan  terobosan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengiriman produk pencatatan sipil telah terlebih dahulu di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta bekerjasama dengan PT. Pos (Persero), yang pada hari ini membuat kesepakatan bersama dengan tujuan untuk terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Layak secara Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara dengan sistem berbasis elektronik sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan, diantaranya layanan Jasa Antar cePAT Izin dan non-izin (JAPATI) Pos Madukara yang merupakan kearifan lokal dalam rangka Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta. Diharapkan Pemerintah Daerah dengan PT. Pos (Persero) Cabang Purwakarta khususnya dan jajaran Pemerintahan, BUMN dan Instansi Vertikal pada umumnya dapat segera mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga masyarakat purwakarta terlebih dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini, kita dapat tetap menjadi penggerak peningkatan ketaatan dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan salah satunya social distancing dan menjaga kerumunan dengan mengirimkan kebutuhan dan pelayanan yang kita laksanakan sampai ke depan pintu rumah masyarakat secara langsung sehingga upaya kita untuk dapat segera keluar dari pandemi dan kembali pada kehidupan yang normal tidak lagi dibayang bayangi oleh adanya pandemi Covid-19 dapat segera terwujud. Semoga para pahlawan jasa antar di Lingkungan PT. Pos senantiasa tetap menjaga kesehatan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Assisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Assisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bid. Perekonomian & Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapenda, Kepala DPMD, Kepala Disdukcapil, Kabag Pemerintahan, dan Kabag Hukum. Sumber: https://prokompipurwakarta.blogspot.com/2021/03/penandatanganan-kesepakatan-bersama.html    

Peninjauan Tim KEMENPAN RB ke Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta

Peninjauan Tim KEMENPAN RB ke Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta

access_time2021-03-05 15:40:31 tagBerita Tautan

Jumat 05 Maret 2021, Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta menerima kunjungan dari Tim Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada kunjungan tersebut Tim Deputi Bidang Pelayanan Publik melakukan peninjauan Proses Bisnis Mal Pelayanan Publik Bale Madukara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sumber : https://mpp.purwakartakab.go.id/detail-post/367/peninjauan-tim-kemenpan-rb-ke-mal-pelayanan-publik-bale-madukara-kabupaten-purwakarta

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Ke DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Ke DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

access_time2021-01-19 13:47:04 tagBerita Harian

Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP Kabubupaten Purwakarta, yang diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta M. Nurcahja, beserta jajarannya yang bertempat di Aula Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta, Jum’at (15/01/2021) lalu. Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaran pemerintahan mengenai Tata Kelola Perijinan. Dalam kesempatan kunjungan kerja ini, kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menjelaskan tentang dasar hukum penyelenggaraan urusan penanaman modal dan tata kelola perijinan yang sedang, sudah dan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakartan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pada saat ini, penyelenggaraan perijinan di Kabupaten Purwakarta sudah memasuki generasi ke-tiga, dimana pada generasi pertama yaitu pelayanan satu atap, meningkat menjadi pelayanan satu pintu, dan pada saat ini sudah sampai pada generasi ketiga yaitu penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan hadirnya Bale Madukara Kabupaten Purwakarta ini”, kata Nurcahja. Selanjutnya dalam kesempatan tanya jawab, Ketua Komisi I DPRD menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan pelayanan perijinan di Kabupaten Purwakarta yang sudah terintergrasi secara sistem dalam satu Gedung Mal Pelayanan Publik Bale Madukara. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam mengurus perijinan dan adminitrasi lainnya. Acara kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi tanya jawab serta peninjauan di lokasi Gedung Mal Pelayanan Publik Bale Madukara.

Kunjungan Kerja Pemkab Kutai Kartanegara Ke Mal Pelayanan Publik Bale Madukara

Kunjungan Kerja Pemkab Kutai Kartanegara Ke Mal Pelayanan Publik Bale Madukara

access_time2021-01-19 13:33:05 tagBerita Harian

Selasa, (29/12/2020) untuk pertama kalinya Mal Pelayanan Publik Bale Madukara menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak diresmikan pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Menteri PAN-RB Cahyo Kumolo. Rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara beserta jajaran diterima langsung Oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta R. Muchamad Nurcahja, ST.,MM, didampingi oleh Seketaris Dinas dan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk studi tiru penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang lebih dulu telah dilaksanakan oleh Kabupaten Purwakarta mengingat dalam waktu dekat Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan membuka Mal Pelayanan Publik sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam paparannya Kepala DPMPTSP menjelaskan dengan sistem pelayanan yang terkolaborasi, satu pintu, rekreatif, inovatif dan amanah (Ksatria) Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Purwakarta yang diberi nama Bale Madukara ini melayani sekitar 185 Pelayanan dari 34 intansi yang terdiri dari 16 OPD, 8 BUMN dan BUMD, 9 Intansi Vertikal dan 1 intansi dari provinsi.  "Di MPP Bale Madukara ini terdapat layanan mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, pembuatan SIM, STNK, layanan pajak, layanan imigrasi hingga layanan pernikahan. Untuk layanan pernikahan nama layannnnya Kemudahan Istimewa Pernikahan atau disingkat Mustika Madukara" Kata Nurcahya. Kunjungan diakhiri dengan foto Bersama dan saling bertukar cendera mata diantara kedua kabupaten tersebut serta peninjauan tenan-tenan yang ada di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara.