Berita Terbaru

Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kembali  Membuka Layanan Tatap Muka

Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kembali Membuka Layanan Tatap Muka

access_time2021-08-30 15:16:28 tagBerita Tautan

Selasa 24 Agustus 2021 Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara kembali membuka layanan secara tatap muka dengan ketentuan pembatasan pengunjung 50% serta penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. Jam operasional pelayanan pun mengalami perubahan sementara, dimana pada jam operasional normal dimulai dari pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB menjadi pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB yang bersifat sementara selama masa PPKM. Hari pertama Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara membuka layanan tatap muka kembali, dari total 36 instansi yang ada di MPP Bale Madukara, baru sekitar 20 instansi yang sudah membuka layanan secara tatap muka diantaranya DISDUKCAPIL, DPMPTSP, BAPENDA dll, dan instansi yang belum melayani secara tatap muka diantaranya Kantor Imigrasi, Bea Cukai, dan Taspen dikarenakan masih dibelakukannya PPKM level 3 adapun total pengunjung yang datang ke MPP Bale Madukara pada hari pertama sebanyak 166 orang.    Sumber: http://mpp.purwakartakab.go.id/detail-post/444/mal-pelayanan-publik-bale-madukara-kembali-membuka-layanan-tatap-muka

Uji Petik Nomine Penilaian PTSP dan PPB Pemda Tahun 2021

Uji Petik Nomine Penilaian PTSP dan PPB Pemda Tahun 2021

access_time2021-07-14 19:12:26 tagBerita Tautan

Prokompim, (14 Juli 2021) Bupati Purwakarta Ambu Anne Ratna Mustika didampingi Kadis DPMPTSP R. Muchamad Nurcahja, ST, MM mengikuti Uji Petik Nomine Pemda secara Virtual, bertempat di Bale Nagri. Mempertimbangkan situasi yang terjadi saat ini, maka selama penilaian uji petik nomine berlangsung secara virtual, berharap hal ini berjalan dengan lancar sebab uji petik sekarang berbeda dengan sebelumnya yang mana penilaian langsung datang ke lokasi. Bupati Purwakarta menyampaikan Kebijakan Daerah pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan PTSP yang telah dilaksanakan melalui DPMPTSP dengan meningkatkan kualitas pelayanan Perijinan berusaha di Kabupaten Purwakarta, melalui pengembangan inovasi, digitalisasi dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara. Kemudian meningkatkan capaian realisasi investasi melalui optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Purwakarta.  Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga berupaya untuk mendukung kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business) di Indonesia, dengan menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dengan melaksanakan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah terkait perizinan berusaha, melalui penyusunan, penetapan, pencabutan dan evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku di kabupaten purwakarta. Serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan berusaha di kabupaten purwakarta, melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara. Kemudian meningkatkan daya saing UMKM melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dalam bentuk dukungan modal, sarana prasarana, pelatihan/bimbingan teknis, fasilitasi perluasan pasar dan penyebaran informasi, dan telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor untuk mempercepat realisasi investasi. sumber: Prokompi Setda Kabupaten Purwakarta  https://prokompipurwakarta.blogspot.com/2021/07/uji-petik-nomine-virtual.html

Video Conference Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 5 tahun 2021

Video Conference Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 5 tahun 2021

access_time2021-05-28 15:41:12 tagBerita Tautan

Prokompim, (28 Mei 2021) Bertempat di Ogan Lopian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu R. Muchamad Nurcahja, ST, MM mewakili Bupati Purwakarta menghadiri Video Conference Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terkait Kesiapan Online Single Submission (OSS). Dalam video conference dijelaskan terkait antisipasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah baik regulasi maupun teknisnya. Berdasarkan Surat Menko Bidang Perekonomian kepada Mendagri Nomor PH2.1-133/M.EKON/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Permohonan dan Usulan Se Terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), yang berisi : 1. Meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyelesaikan penyusunan dan/atau menyesuaikan Peraturan Daerah dan Perkada yang terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro di Daerah paling lambat tanggal 2 Juni 2021. 2. Dalam hal Perda dan Perkada tersebut belum dapat diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2021 maka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah tetap menggunakan sistem OSS-RBA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020. 3. Dalam hal Pemerintah Daerah, belum dapat mengoperasikan sistem OSS-RBA pada tanggal 2 Juni 2021 maka diperlukan kebijakan dari lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang berada di Kementerian Investasi/BKPM. Terkait kelembagaan OSS, diharapkan untuk beberapa masukan dari setiap dinas/instansi agar ditampung terlebih dahulu, dan sebagai titik sentral di Kemendagri. Berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2021 yaitu tentang Kemudahan Berusaha di Daerah. Dimana dalam PP Nomor 6 ini, Daerah akan menyatukan frekuensi antara Daerah dengan Pusat untuk mempermudah perizinan. Adapun kewenangan dan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah seperti di Kabupaten, Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten akan mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP. Dimana urusan Pemerintah Kabupaten akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan urusan Pemerintah Pusat akan dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan Asas Tugas Pembantuan. Diharapkan langkah ini dapat menjadi pengampu pendelegasian kewenangan, sebagai katalisator (mempercepat proses) pendapatan asli daerah, sebagai investasi daerah berbasis kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, serta sebagai indikator utama kerja Pemerintah Daerah dalam hal pelayan publik yang prima. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perekonomian beserta jajarannya, Gubernur/Walikota/Bupati Se-Indonesia maupun yang mewakili. https://prokompipurwakarta.blogspot.com/2021/05/video-conference-sosialisasi-dan-tindak.html

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Pos (Persero) Kantor Regional 5 Bandung

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Pos (Persero) Kantor Regional 5 Bandung

access_time2021-03-09 15:57:14 tagBerita Tautan

Prokompim, (09 Maret 2021) Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta (Drs. H. Iyus Permana, MM) mewakili Bupati Purwakarta memimpin Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Pos (Persero) Kantor Regional 5 Bandung didampingi oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta (R. Muchamad Nurcahja, ST, MM), bertempat di Aula Janaka. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyambut baik terobosan baru yang membuat kita mencari mekanisme dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Apabila di luar sana sudah muncul Adaptasi Kebiasaan Baru dalam berbelanja dan bertransaksi menggunakan fasilitas teknologi dan media sosial, maka Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat menggandeng PT. Pos (Persero) baik dalam jasa pengiriman barang atau uang kepada masyarakat yang menjadi bagian dari tugas kita seperti halnya penyaluran bantuan sosial, bantuan langsung tunai atau bentuk lainnya salah satunya adalah produk pelayanan perijinan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa Kabupaten Purwakarta telah memiliki fasilitas perijinan berupa Mall Pelayanan Publik Bale Madukara yang merupakan  terobosan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengiriman produk pencatatan sipil telah terlebih dahulu di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta bekerjasama dengan PT. Pos (Persero), yang pada hari ini membuat kesepakatan bersama dengan tujuan untuk terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Layak secara Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara dengan sistem berbasis elektronik sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan, diantaranya layanan Jasa Antar cePAT Izin dan non-izin (JAPATI) Pos Madukara yang merupakan kearifan lokal dalam rangka Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta. Diharapkan Pemerintah Daerah dengan PT. Pos (Persero) Cabang Purwakarta khususnya dan jajaran Pemerintahan, BUMN dan Instansi Vertikal pada umumnya dapat segera mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga masyarakat purwakarta terlebih dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini, kita dapat tetap menjadi penggerak peningkatan ketaatan dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan salah satunya social distancing dan menjaga kerumunan dengan mengirimkan kebutuhan dan pelayanan yang kita laksanakan sampai ke depan pintu rumah masyarakat secara langsung sehingga upaya kita untuk dapat segera keluar dari pandemi dan kembali pada kehidupan yang normal tidak lagi dibayang bayangi oleh adanya pandemi Covid-19 dapat segera terwujud. Semoga para pahlawan jasa antar di Lingkungan PT. Pos senantiasa tetap menjaga kesehatan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Assisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Assisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bid. Perekonomian & Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapenda, Kepala DPMD, Kepala Disdukcapil, Kabag Pemerintahan, dan Kabag Hukum. Sumber: https://prokompipurwakarta.blogspot.com/2021/03/penandatanganan-kesepakatan-bersama.html    

Peninjauan Tim KEMENPAN RB ke Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta

Peninjauan Tim KEMENPAN RB ke Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta

access_time2021-03-05 15:40:31 tagBerita Tautan

Jumat 05 Maret 2021, Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta menerima kunjungan dari Tim Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada kunjungan tersebut Tim Deputi Bidang Pelayanan Publik melakukan peninjauan Proses Bisnis Mal Pelayanan Publik Bale Madukara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sumber : https://mpp.purwakartakab.go.id/detail-post/367/peninjauan-tim-kemenpan-rb-ke-mal-pelayanan-publik-bale-madukara-kabupaten-purwakarta